Perlu Audit Teknologi Agar Bansos Corona Tepat Sasaran
Kepala Tubuh Pengkajian serta Implikasi Tehnologi (BPPT), Hammam Riza mengatakan audit tehnologi diperlukan dalam pembagian pertolongan sosial (bantuan sosial) Covid-19 dari pemerintah.
Main Togel Modal 10.000 Menang Puluhan Juta |
Karena, menurut dia audit tehnologi bisa membuat distribusi bantuan sosial bertambah pas target. Audit tehnologi dilaksanakan untuk menilai infrastruktur TI serta keperluan skema itu.
"Audit tehnologi berperanan penting pastikan service publik nasional, terutamanya yang berbasiskan elektronik. Ditambah lagi dalam kerangka pendistribusian bantuan sosial Covid-19 ini berjalan seharusnya," tutur Hammam dalam acara dialog virtual, Rabu (9/9).
Hammam menjelaskan bantuan sosial Covid-19 benar-benar dibutuhkan oleh semua pihak yang terpengaruh epidemi. Dalam kerangka itu, ia mengatakan tehnologi serta info benar-benar berperanan dalam pembagian bantuan sosial itu.
Melihat : Di Hadapan Mensos, KPK Adukan 1.074 Keluh kesah Bantuan sosial Ke-2 komponen itu bisa menolong pemerintah menyuguhkan data penerima yang tepat. Karena, ia mengatakan penerima bantuan sosial harus lewat proses pengecekan serta pengaturan supaya pas target.
Selanjutnya, Hammam menjelaskan pemerintah telah membuat kebijaksanaan Satu Data Indonesia. Ia mengatakan kebijaksanaan itu dapat berguna buat pendistribusian bantuan sosial yang menyertakan banyak kementerian.
"Sumber permodalan yang dari beberapa budget pada tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kota, dan instansi swasta yang lain ini tentunya harus dibarengi dengan pengawasan," katanya.
Dalam paparannya, Hammam menerangkan satu data mempunyai tujuan untuk merealisasikan data yang tepat, canggih, terintegrasi, sampai bisa dibuka oleh pemakai data untuk fundamen rencana. Disamping itu, satu data berguna untuk tingkatkan efektivitas kerja sampai mereduksi aksi korupsi.
Melihat : BPK Audit Besar Budget Corona serta Pemulihan Ekonomi Di lain sisi, Hammam sebagai Ketua Umum Ikatan Auditor Tehnologi Indonesia mengharap bisa melahirkan bakat auditor tehnologi. IATI, katanya haris jadi organisasi karier yang mempunyai peranan taktiks dalam menguatkan skema pengembangan serta daya saing nasional.
"Diharapakan IATI serta semua penopang kebutuhan yang lain dalam usaha kita memberi service publik berbasiskan tehnologi bisa manfaatkan semua sumber daya dengan cara optimal," tutur Hammam.
Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Bijak sampaikan Indonesia telah mempunyai big data yang besar sekali. Serta, ia mengakui Indonesia ada di rangking ke-4 di dunia sebab mempunyai data kependudukan sekitar 268.583.016 jiwa.
Zudan menguraikan masyarakat Indonesia yang telah dewasa telah capai 196 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 192 juta telah lakukan perekaman KTP elektronik.
"Jadi sampai data 30 Juni tempo hari kurang 4 juta masyarakat kita yang belum lakukan perekaman, seputar 2 %," katanya.
Lebih dari itu, Zudan memperjelas masyarakat yang telah mempunyai KTP elektronik tidak mempunyai data ganda. Karena, ia menyebutkan NIK yang berada di KTP diberi semenjak seorang dilahirkan.